KOALISI KEUMMATAN SEPAKAT UNTUK BUBAR

1900748 4/19/2007 18:38:23
PUMPUNAN


KOALISI KEUMMATAN SEPAKAT UNTUK BUBAR

Oleh Rahma Saiyed
Makassar, 19/4 (ANTARA) - Pada 10 Februari 2007, di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, tiga partai politik berbasis Islam, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB) sepakat mendeklarasikan berdirinya Koalisi Keummatan.
Ribuan ummat menghadiri acara politik yang diwarnai orasi para tokoh politik Islam tersebut, seperti Abdul Azis Qahar Muzakkar dan Tamzil Linrung.
Komitmen yang dibangun dan misi yang akan diemban adalah maju bersama memenangkan Pilkada Sulsel yang akan digelar pada 5 November 2007.
Namun, 67 hari kemudian, ketiga Parpol itu kembali bersepakat; kali ini untuk membubarkan diri.
Mereka tidak sepaham dengan calon gubernur yang diusung koalisi keummatan ini yakni Drs H Abdul Aziz Qahar Muzakkar, anggota DPD asal Sulawesi Selatan.
Adalah PKS yang menyatakan tidak setuju terhadap pencalonan putera Kahar Muzakkar, tokoh DI/TII tersebut. Alasannya, potensi Azis Kahar untuk menang diragukan.
PKS menyatakan lebih cenderung memilih paket HM Amin Syam yang cialonkan partai Golkar, terutama setelah partai pimpinan Wapres HM Jusuf Kalla itu memilih Prof DR Mansyur Ramli sebagai calon wakil gubernur untuk Amin Syam.
Pasangan itu kemudian tersohor dengan akronim Asmara (Amin Syam/Mansyur Ramli).
Meski belum ada sikap politik yang tegas mendukung Asmara, tetapi DPP PKS telah meminta DPW PKS Sulsel untuk mensosialisasikan paket "Asmara" ini kepada seluruh jajarannya termasuk mendiskusikannya di koalisi keummatan.
Hal itu diakui anggota Fraksi PKS di DPR-RI asal Sulsel, Tamzil Linrung bahwa pihaknya secara lisan memilih paket Asmara dengan alasan bahwa Mansyur Ramly memiliki kedekatan historis dengan PKS sementara Amin Syam diyakini masih memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada.
Selain itu, hasil survei PKS menunjukan bahwa pasangan Asmara menjadi pilihan favorit masyarakat dewasa ini.
"Kita akan memilih pasangan yang diyakini akan menang dalam Pilkada," katanya.
Kendati demikian, PKS belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi dan tertulis kepada Koalisi Keummatan secara tertulis sehingga Aziz Qahar mengaku seperti "terombang-ambing" karena berada di dalam sebuah perahu yang tidak jelas arahnya.
Ketua DPW PPP Prof Jalaluddin Rahmat mengaku kecewa berat atas sikap politik PKS tersebut dan menganggap bahwa PKS telah mengkhianati koalisi itu.
Padahal, sejak awal pendeklarasian koalisi keummatan ini, PKS yang mendesak agar koalisi bergerak cepat dalam menghadapi Pilkada bahkan PKS juga yang paling antusias untuk membentuk koalisi ini.
Ibarat syair sebuah lagu dangdut, "kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengingkari..." demikianlah sindiran terhadap PKS.
"Mereka sudah tidak lagi memiliki komitmen untuk bersama-sama berjuang memenangkan Pilkada Sulsel bersama koalisi ini," kata Jalaluddin.
Juru bicara Koalisi Keummatan dari PPP, Mariattang menuturkan bahwa meski PKS sudah tidak berada lagi di Koalisi Keummatan, tetapi pihaknya tetap berkomitmen mendukung Aziz Qahar sebagai calon Gubernur Sulsel.
"Aziz Qahar sudah harga mati sebagai calon 01 Sulsel di Koalisi Keummatan. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi," katanya.
Mariattang mengakui bahwa pengusungan Aziz sebagai cagub tidak lain hanya memegang amanah rakyat yang menginginkan Aziz memimpin daerah ini.
Mantan wartawan pada salah satu media lokal di Makassar itu mengakui bahwa Aziz mendapat dukungan dari beberapa daerah, khususnya masyarakat Kabupaten Bulukumba dan Sinjai yang sangat menginginkan Aziz untuk menakhodai Sulsel termasuk dukungan dari Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).
Sebab itu, tidak mengherankan bila sosok Aziz menjadi ikon Koalisi Keummatan.
Hal ini diakui juru bicara Koalisi Keummatan dari PBB, Zulkifli bahwa pihaknya tetap mendukung Aziz Qahar sebagai Cagub Sulsel.
"Kemanapun Aziz melangkah, PBB akan selalu ikut bersamanya," ujarnya.

Koalisi Kebangsaan
Sementara itu, PBB dan PPP yang telah memprediksi sebelumnya sikap politik PKS yang lebih cenderung mendukung paket "Asmara", mulai "dilirik dan melirik" beberapa Parpol non parlemen yang rencananya akan mendeklarasikan Koalisi Kebangsaan.
PPP dan PBB dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan beberapa partai Islam di antaranya Partai Syarikat Islam (PSI).
Koalisi Kebangsaan yang dipelopori PSI ini memberikan isyarat bakal medukung Aziz Qahar bila dipaketkan dengan Mubyl Handaling, mantan Ketua DPW Partai Serikat Indonesia (PSI) Sulsel yang kini tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DPW-PPP Sulsel.
Posisi Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulsel sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Azis ini, merupakan kesepakatan tujuh partai nonparlemen untuk bergabung ke Koalisi Keummatan.
Ketua DPW PPP Sulsel Jalaluddin Rahman menyambut baik rencana tujuh partai non-parlemen bergabung ke Koalisi Keummatan.
"Dalam dunia politik, peluang sekecil apapun akan kita manfaatkan," katanya.
Peluang yang ditawarkan tujuh partai itu akan dimanfaatkan dengan baik karena suara PPP dan PBB yang hanya mencapai 350.652, tidak cukup memenuhi syarat untuk mengajukan calonnya pada Pilkada mendatang yakni minimal 15 persen (562.545) suara.
Koalisi Keummatan minus PKS masih memerlukan tambahan jumlah suara untuk mencapai target tersebut sehingga diharapkan dengan bergabungnya Koalisi Kebangsaan bersama Koalisi Keummatan, mereka dapat mengusung calonnya.
Pengamat politik Dr Mansyur Semma mengatakan, sikap politik yang ditunjukkan PKS bisa berdampak buruk terhadap perolehan hasil suaranya pada Pemilu 2009.
"Bisa jadi PKS akan ditinggalkan pemilihnya pada Pemilu 2009 karena imej yang dinilai buruk akibat mengingkari koalisi keummatan yang dibangunnya sendiri," ujarnya.
Melalui pendekatan ideal, lanjut dosen komunikasi Unhas itu, PKS bisa saja menang dalam Pilkada 2007 tetapi Parpol ini akan kalah secara moral.
Sebaliknya, PBB dan PPP bisa jadi kalah dalam Pilkada tetapi dia menang pada aspek moralitas.
(T.K-RS/B/s018/s018) 19-04-2007 18:37:29
NNNN

Back


Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA